Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan saksi verbalisan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana keberadaan saksi verbalisan yang merupakan penyidik memiliki peran penting dalam menjelaskan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), akan tetapi ketergantungan pada kesaksian penyidik sebagai alat bukti berisiko menciptakan pembuktian yang kurang objektif dan berpotensi melanggar prinsip due process of law. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi eksistensi saksi verbalisan dalam hukum pidana di Indonesia, penelitian ini juga membahas terkait urgensi reformasi hukum dalam membatasi peran penyidik sebagai saksi, dengan tujuan meningkatkan independensi pembuktian di pengadilan serta memastikan bahwa hak terdakwa tetap terlindungi secara proporsional. Apabila hal ini tidak diatur dengan jelas, tentu dapat menjadi alat yang membatasi jaminan objektivitas bagi terdakwa.