Kontrak konstruksi memiliki peran penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi karena mengatur hak dan kewajiban para pihak sekaligus memberikan kepastian hukum. Dalam praktiknya, kontrak konstruksi kerap menggunakan klausul standar yang dirancang untuk menciptakan kerangka kerja umum, namun penerapannya tidak selalu sejalan dengan kebutuhan spesifik proyek atau ketentuan hukum di Indonesia, terutama ketika proyek dibiayai dari sumber dana yang berbeda, yakni anggaran pemerintah, pinjaman luar negeri, dan dana swasta. Sayangnya, penelitian terdahulu belum banyak membandingkan penerapan klausul standar antar sumber dana tersebut secara langsung, padahal perbedaan sumber dana pada praktiknya turut memengaruhi ketentuan pengadaan, mekanisme pembayaran, hingga forum penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak. Berangkat dari kekosongan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menggambarkan bagaimana perbedaan sumber dana proyek konstruksi memengaruhi penerapan klausul kontrak standar beserta implikasi hukum yang menyertainya. Penelitian ini merupakan studi kasus jamak yang dipadukan dengan pendekatan yuridis-normatif, dengan menjadikan tiga kontrak kerja konstruksi nyata sebagai unit analisis pembanding, yang masing-masing mewakili proyek berbasis anggaran pemerintah, pinjaman luar negeri, dan dana swasta. Data dianalisis secara deskriptif komparatif untuk menemukan pola penerapan klausul pada tiap kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausul standar berbeda secara nyata mengikuti sumber dana proyek, mulai dari skema uang muka, dasar perhitungan denda keterlambatan, forum penyelesaian sengketa, mekanisme pemutusan kontrak, pengaturan keadaan kahar, hingga kewajiban lingkungan, sehingga menegaskan pentingnya penyesuaian klausul kontrak dengan karakteristik sumber dana yang digunakan.