Dokumen pabean merupakan dokumen yang berisi persyaratan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Setiap pelaku usaha harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan menyerahkan dokumen pabean tersebut agar dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor. Semakin banyaknya kegiatan ekspor dan impor maka makin banyak lahir tindak pidana terhadap dokumen pabean, salah satunya yaitu pemalsuan dokumen pabean. Sebagian besar orang yang melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan adalah untuk menghindari pembayaran pajak. Pajak merupakan bagian penting dalam bidang perekonomian di Indonesia, karena kas negara sebagian besar dari pajak. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menggambarkan bagaimana cara pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian dalam mencegah tindak pidana tersebut tidak terjadi lagi serta bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak bagi pelaku tindak pidana tersebut. Secara umum di setiap Undang-Undang mengatur tentang kewenangan pihak Kepolisian dalam menangani sebuah perkara, namun di dalam Undang-Undang tentang Kepabeanan terdapat perbedaaan yaitu tidak mengatur tentang kewenangan pihak Kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan metode penelitian normatif, di mana penulis mengumpulkan bahan dengan cara wawancara kepada narasumber yakni pihak Kepolisian serta mengkaji perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung. Setelah mengadakan wawancara dan mengkaji perundang-undangan serta putusan Mahkamah Agung, penulis mengharapkan agar tindak pidana pemalsuan dokumen pabean semakin berkurang dan juga kewenangan pihak Kepolisian dalam menangani sebuah perkara Kembali berada di lingkungan kepabeanan.