Kajian historis terhadap TAP MPR di dalam peraturan perundang-undangan ialah sebuah analisis mendalam terhadap sejarah dan perkembangan kebijakan hukum di Indonesia sejak era Demokrasi Parlenter 1950an hingga hingga Reformasi 1998. TAP MPR atau Tindakan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah keputusan yang diambil oleh lembaga tertinggi di negara Indonesia ketika masa Orde Baru, yang memiliki dampak besar terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada kajian ini, peneliti melakukan analisis terhadap alasan kenapa hilangnya TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan juga urgensinya bagaimana keputusan-keputusan tersebut mempengaruhi pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia. Kajian historis terhadap TAP MPR dalam peraturan perundang-undangan ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman terhadap sejarah kebijakan hukum di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum di masa depan. Metode yang diterapkan dalam kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan historis. Hasil kajian ini diharapkan dapat menyampaikan wawasan yang lebih bagus tentang evolusi TAP MPR dan keterlibatannya sehubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah TAP MPR, diharapkan dapat ditemukan persepektif baru terkait dengan dinamika pembuatan kebijakan negara ini sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.